POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Makassar memperketat aturan bagi guru yang akan menerima sertifikasi.
Hal itu diungkapkan Walikota Makassar Danny Pomanto saat pertemuan di Sekertariat Kopel (Komite Pemantau Legislatif) Indonesia di Jalan Batua Raya, Selasa (8/11/2016).
Menurutnya, dana sertifikasi yang diterima oleh guru-guru di Makassar sepatutnya dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru. Dana itu tidak dihabiskan untuk belanja yang sifatnya konsumtif dan tidak berdampak pada peningkatan kualitas guru.
Ia mengharapkan dengan diperketatnya aturan penerima sertifikasi, guru-guru mulai dapat berpikir untuk membelanjakan dana sertifikasi dengan bijak. Mengutamakan belanja yang dapat meningkatkan kualitas individunya sebagai tenaga pengajar ketimbang belanja barang yang sifatnya konsumtif.
Kedepannya, setiap guru yang akan menerima sertifikasi disyaratkan telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru. Selain itu, Wali Kota Danny menginstruksikan Disdikbud mengelola dana sertifikasi secara transparan.
“Pembenahan dibidang pendidikan kita lakukan secara bertahap, diawali dari peningkatan kualitas atau kompetensi guru khususnya guru penerima sertifikasi,” kata Wali Kota Danny.
Sejumlah langkah akan ditempuh menyusul rekomendasi yang dihasilkan oleh Article 33 dan Kopel Indonesia. Diantaranya melakukan perimbangan anggaran untuk keluarga pra sejahtera agar anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah kota juga akan menata ulang laboratorium dan perpustakaan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
(chaidir pratama/pojoksulsel)
