REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Danny Pomanto memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Makassar untuk memperketat transparansi dan aturan bagi guru yang menerima sertifikasi.
Hal itu diungkapkan Wali Kota saat bertemu sejumlah LSM yang bergerak di bidang pendidikan didampingi Plt Kepala Disdikbud Makassar Ismunandar, dan Sekretaris Disdik Makassar Ariati Puspasari di Jalan Batua Raya, Senin (8/11) lalu.
“Pembenahan di bidang pendidikan kita lakukan secara bertahap, diawali dari peningkatan kualitas atau kompetensi guru khususnya guru penerima sertifikasi,” kata Wali Kota Danny.
Menurutnya, dana sertifikasi yang diterima oleh guru-guru di Makassar harus betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru. Dana itu jangan sampai dihabiskan untuk belanja yang sifatnya konsumtif yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas guru.
Ia mengharapkan dengan diperketatnya aturan penerima sertifikasi, guru-guru berpikir untuk membelanjakan dana sertifikasi dengan bijak. Mengutamakan aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas individunya sebagai tenaga pengajar ketimbang belanja barang yang sifatnya konsumtif.
Ke depannya, setiap guru yang akan menerima sertifikasi disyaratkan telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru. Selain itu, Wali Kota Danny menginstruksikan Disdikbud mengelola dana sertifikasi secara transparan.
Sejumlah langkah akan ditempuh oleh Wali Kota Danny menyusul rekomendasi yang dihasilkan sejumlah LSM seperti Article 33 dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia. Di antaranya melakukan pertimbangan anggaran untuk keluarga pra sejahtera agar anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah kota juga akan menata ulang laboratorium dan perpustakaan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
