Beranda Umum Halaman 5

Umum

DISKUSI KEBIJAKAN – KAWASAN PERBATASAN, 31 JANUARI 2020

Telah dilaksanakan Diskusi Kebijakan yang diadakan oleh Article 33 Indonesia bersama Kemenko PMK pada tanggal 31 Januari di Kantor Kemenko PMK terkait studi penguatan...

DISKUSI PUBLIK KAWASAN PERBATASAN

Article 33 Indonesia pada pertengahan 2019 mulai melaksanakan studi bersama Kemenko PMK terkait dengan penguatan peran Kecamatan di daerah perbatasan. Pada tanggal 10 Desember...

MENCARI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERHUTANAN SOSIAL YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa praktek perhutanan sosial (hutsos) memiliki potensi besar untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penjagaan hutan, selain potensinya untuk peningkatan kesejahteraan...

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN SOSIAL

Sejak tahun 2015, pemerintah menargetkan kebijakan pemberian akses legal terhadap pengelolaan hutan negara seluas 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial...

Konflik Tambang dan Absennya Fungsi Perizinan

Pada akhir September 2015, Salim-yang sering dipanggil Kancil-meninggal karena memperjuangkan kampung halamannya yang porak-poranda akibat aktivitas pertambangan pasir di Lumajang, Jawa Timur. Konflik pertambangan bukan...

Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia

Konflik di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Murung Raya, Kalimantan Tengah tercatat sebagai konflik...

Kredibilitas Penganggaran Sektor Pendidikan

Membangun sebuah sistem akuntabilitas anggaran pendidikan telah menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sistem akuntabilitas yang kredibel akan menghalangi praktik...

Regulasi Pertambangan dan Pembangunan Ekonomi

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan umum setidaknya menyatakan empat maksud penting, sebagaimana diperjelas dalam PP 23 Tahun 2010 dan PP 24 Tahun...