“Pariwisata di Kawasan Danau Toba sebagai salah satu sektor yang berkelanjutan harus didukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang memanfaatkan jasa lingkungan dan sosial budaya. Perlu adanya ikhtiar dari semua pihak untuk menimbulkan pukulan ganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan kesejahteraan masyarakat.”
-Kesimpulan diskusi Forum Kajian Pembangunan, 3 Oktober 2023
Jakarta, 3 Oktober 2023 — Article 33 Indonesia, sebuah lembaga riset kebijakan yang berfokus pada pembangunan inklusif, telah menyelenggarakan kegiatan Forum Kajian Pembangunan (FKP) secara daring pada Selasa (3/10/2023), dengan tema “Berdaya Saing Lokal: Membangun Masa Depan Kawasan Danau Toba”. Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), bersama Borobudur, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika. Penetapan ini diharapkan semakin menggerakkan Danau Toba sebagai penggerak utama perekonomian daerah sekitarnya.
Dalam sambutannya, Chitra Retna selaku Deputi Direktur Article 33 Indonesia mengatakan bahwa penetapan DPSP menjadi terobosan penting pemerintah untuk mendongkrak daerah pariwisata sebagai benchmark atau model bagaimana sektor pariwisata bisa menjadi driver pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
“Terdapat sepuluh unsur dan elemen yang dapat menjadikan suatu daerah memiliki potensi unggulan lokal, baik unsur adaptif (informasi dan publikasi, jejaring dan aliansi, kerjasama); unsur kreatif (apresiasi dan prospek); unsur handal (pengembangan kapasitas, riset dan pengujian, strategi pemasaran); dan unsur lestari (diseminasi dan pendampingan),” Herbert H. O. Siagian sebagai, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK menambahkan. Herbert menegaskan bahwa Danau Toba sudah memiliki semua elemen tersebut, baik infrastruktur maupun unsur budaya, tinggal mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia termasuk hospitality, rasa kepemilikan warga dan hilirisasi produk-produk lokal.
Hal tersebut juga ditemukan dalam studi pengembangan kerjasama kawasan Danau Toba berbasis potensi unggulan ekonomi lokal yang disampaikan oleh Salsabila Kusumawardani, Peneliti Article 33 Indonesia, dimana terdapat enam temuan penting untuk mengoptimalkan potensi unggulan ekonomi lokal:
- Kualitas produk berbasis lokal membutuhkan sertifikasi halal dan HAKI;
- Mendorong hospitality bagi pegiat pariwisata;
- Penting adanya kerjasama yang berkelanjutan antar daerah;
- Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk Asosiasi UMKM dan BUMDes;
- Potensi di Desa Wisata yang memerlukan koordinasi dengan UMKM;
- OPD masih perlu mengelola data untuk memetakan kerja sama yang lebih baik
Untuk memaksimalkan potensi unggulan diberikan sejumlah rekomendasi yaitu pembuatan platform untuk profiling potensi unggulan, pemetaan stakeholder, dan pelatihan untuk pengembangan SDM.
Dengan beragam tantangan dalam mengoptimalisasikan ekonomi lokal, Tarsudi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbang Sumatera Utara, menunjukkan data bahwa Danau Toba telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekitarnya. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan dan rendahnya tingkat pengangguran daerah Danau Toba dibandingkan Provinsi Sumatera Utara secara umum. Sejalan dengan pemberian “kartu kuning” dari UNESCO terhadap Geopark Danau Toba, Tarsudi selanjutnya menekankan pentingnya restrukturisasi badan pengelola Geopark dan pembenahan terhadap kelengkapan standar destinasi termasuk infrastruktur. Harapannya, hal ini berdampak pada meningkatnya minat dan akses masyarakat mengunjungi kawasan Danau Toba. Menurutnya, Danau Toba sebagai situs Geopark tetap harus mempertahankan lokasinya sebagai daerah konservasi, tetapi pada saat bersamaan masyarakat bisa mendapat keuntungan ekonomi.
Sebagai penutup, Santoso, Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia, selaku moderator dalam webinar ini menyampaikan pentingnya mengukur keberhasilan sektor pariwisata dengan ukuran-ukuran seperti jumlah wisatawan, lamanya bertahan di daerah wisata, dan jumlah wisatawan yang kembali lagi. Selain itu, perlu diperhatikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dengan memastikan UMKM di sekitar Danau Toba bisa berkembang, dimana semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut.
[CommsPub Article 33 Indonesia]
