REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebuah studi yang dilakukan Article 33 mengungkapkan, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu cenderung berada di sekolah yang berkualitas rendah. Sebaliknya, siswa dari keluarga mampu berkumpul di sekolah yang berkualitas.
“Siswa miskin itu cenderung mendaftar pada sekolah negeri yang dianggap tidak unggul, atau pada sekolah swasta yang juga kurang berkualitas,” kata salah satu peneliti Artikel 33, Santoso, melalui siaran pers Republika.co.id, Rabu (10/5).
Dari penelitian tersebut, Santoso mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat miskin pada pendidikan berkualitas. Pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata, dilihat dari status akreditasi sekolah dan hasil belajar (hasil Ujian Nasional). Kedua, berhubungan dengan mekanisme seleksi siswa baru. “Siswa miskin yang kalah secara kualitas akademik itu, akan semakin sulit masuk ke dalam sekolah berkualitas,” ungkap dia.
Menurut Santoso, dengan mekanisme seleksi tingkat kemampuan akademis pada sekolah berkualitas tersebut, akan membuat orang-orang yang berasal dari sekolah berkualitas yang mampu masuk ke sekolah berkualitas ditahap berikutnya.
“Pendidikan seharusnya memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk memperluas kesempatan meraih tingkat ekonomi yang lebih tinggi,” kata Santoso.
Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Program Knowledge Sector Initiative (KSI), DFAT- Australia selama lebih kurang empat tahun terakhir. KSI memberi dukungan terhadap riset Article 33 Indonesia. salah satu risetnya bertajuk “Kualitas Pendidikan untuk Siapa? Studi tentang Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin pada Pendidikan Berkulitas”.
Article 33 Indonesia adalah lembaga riset untuk perubahan sosial yang berbentuk perkumpulan. Article 33 fokus pada dua model kerja. Pertama, memproduksi ilmu pengetahuan. Produk pengetahuan yang berkualitas untuk mendorong kebijakan progresif berlandaskan bukti.
Kedua, advokasi kebijakan progresif. Melanjutkan kerja pascariset dengan mendorong proses pembuatan kebijakan yang relevan dengan mekanisme kontestasi yang sehat, dan melibatkan partisipasi publik.
