Bojonegoro Dinilai Berhasil Terapkan Standar Transparansi

0
32

POSE BERSAMA: Bupati Suyoto (duduk) di ruang kerja Gubernur Compostella valley, Arturo T yei, bersama anggota DPR Provinsi.

Editor: nugroho
SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto mengaku berkesan bisa menjadi key note speaker dan narasumber dalam seminar transparansi pengelolaan pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan di Konferensi Asia Tenggara di Filipina pada Kamis dan Jum’at (22-23/8/2013) lalu. Kedatangan Suyoto itu atas undangan Gubernur Provinsi Compostela Valley Filipina, Arturo.

Yang membuat Suyoto bangga, dalam forum itu Bojonegoro selalu disebut sebagai champion (juara) pemerintah lokal yang mengimplementasikan standar transparansi. Karena itulah dalam kesempatan itu, dia diminta menjelaskan seluruh tahapan, tantangan, dan apa saja yang telah/sedang/akan dikembangkan dalam menjamin sukses industri migas untuk pembangunan berkelanjutan.

Konferensi Asia Tenggara tentang inisiatif transparansi industri ekstraktif di Davao Philipina Selatan itu diprakarsai oleh koalisi Lembaga Swasembada Masyarakat (LSM) lokal Filipina (Bantay Kita).

“Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi Bojonegoro dan Indonesia,” kata Suyoto kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (24/8/2013).

Ketua DPW PAN Jatim ini menjelaskan, peserta konferensi yang datang dalam konferensi di Filipina terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, provinsi, pengusaha pertambangan dan LSM. Selain dari Indonesia, peserta yang hadir dari Malaysia, Vietnam, Myanmar dan Kamboja dan Staf Kedutaan Inggris di Manila.

“Para pesserta hadir dengan kesadaran bahwa semua Negara tidak mungkin menghindari industri ekstraktif, pertambangan seperti besi, timah, emas, perak, dan migas,” tegas dia.

Hanya saja, lanjut dia, yang jadi permasalahan sekaligus tantangan adalah bagaimana mengelola industri tersebut terhindarkan dari kerusakan alam, dan mengelola pendapatannya untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, visi-misi tersebut tidak hanya bisa diserahkan kepada niat baik politisi, pengusaha dan LSM.

Karena itulah, menurut dia, diperlukan standar prosedur transparansi untuk menjamin biaya yang dikeluarkan efisien, kepastian pendataan bagi negara, dan pembangunan yang tepat atas pendapatan tersebut. Termasuk berbagai program tanggung jawab sosial yang harus dilakukan terhadap masyarakat terdampak sepanjang kegiatan proyek tersebut dilaksanakan secara internasional terdapat forum yang menginisiasi standar keterbukaan.

“Gerakan inilah yang disebut Extractive Industry Transparency Initiative,” tandas Suyoto.

Perwakilan provinsi yang hadir dalam konferensi tersebut adalah daerah yang memiliki pertambangan emas dalam skala besar dan kecil di hampir seluruh datarannya.

“Bagi saya ini forum ini menjadi semacam uji materil atas apa yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan di Bojonegoro. Bila biasanya draf RPJP dan RPJM, dialog ahli dan forum politik, maka sekarang diuji dalam perspektif internasional,” pungkas Kang Yoto–sapaan akrab Bupati Suyoto. (rien)

Sumber: http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/bojonegoro-dinilai-berhasil-terapkan-standart-transparansi